Laju Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menyambut Pemilu 2024

Rasyid Husein Rambe

Mahasiswa News- Daerah Tabagsel Pemilihan umum (disingkat Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu. 

Jabatan yang dipertaruhkan tersebut antara lain mulai dari jabatan presiden,DPD,DPR pusat sampai daerah dan tingkat pemerintahan Provinsi,Kabupaten Kota sampai ke tingkat terendah kepala desa.

Secara historis dampak pada perekonomian di wilayah tabagsel pada tahun pemilu mengalami kecenderungan peningkatan, meskipun hal tersebut tidak terlalu signifikan, hal tersebut bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Misalnya Pemilu tahun 2019, Ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,07 persen pada kuartal I-2019, angka tersebut naik hanya 0,01 persen dibandingkan periode yang sama 2018.

Melansir dari data BPS, dampak pemilu bisa dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi yakni Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT).

kepala Bappenas 2017, Prof.Bambang brojonegero, menyatakan bahwa agar Indonesia negara maju dan besar pada usia 100 tahun, maka stabilitas politik dan keamanan harus dijaga, meskipun dampak pemilu terhadap pertumbuhan masih tidak signifikan, namun pelaksanaan pemilu 2024 diprediksi cukup mampu memengaruhi perilaku konsumsi dan jumlah uang beredar dalam jangka pendek.

Pada pelaksanaan pemilu diprediksi akan terjadi peningkatan konsumsi dan jumlah uang beredar karena adanya biaya politik yang harus dikeluarkan calon presiden, calon legislator dari partai politik dan calon kepala daerah baik itu gubernur, bupati/walikota bahkan kepala desa dalam berkontestasi di pemilu tersebut.

Pada pemilu 2019, misalnya, LNPRT tercatat tumbuh 16,93 persen pada kuartal I-2019 jauh lebih tinggi dari kuartal I-2018 yang hanya tumbuh 8,10 persen.

Selain itu, lonjakan LNPRT juga dipicu oleh aktivitas partai politik dan organisasi masyarakat berskala nasional pada masa kampanye.

Salah satu yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pemilu yaitu adanya peningkatan honorarium bagi petugas ad hoc pada pemilu 2024 mendatang. 

Honorarium KPPS akan meningkat dari Rp500 ribu pada pemilu 2019 menjadi Rp 1.500.000, sementara PPS akan meningkat dari Rp900 ribu pada pemilu 2019 menjadi Rp1.500.000.

Adapun honorarium bagi PPK meningkat dari Rp1.850.000 pada pemilu 2019 menjadi Rp2.500.000.

Dilihat dari komposisi jumlahnya, petugas ad hoc pada pemilu 2024 diperkirakan terdiri dari 36 ribu orang PPK, 250 ribu orang petugas PPS, dan lebih dari 5,67 juta orang sebagai petugas KPPS, dan lebih dari 1 juta petugas lainnya.

Dengan besarnya jumlah petugas ad hoc dalam pelaksanaan pemilu, serta terjadinya kenaikkan honorarium hingga 3 kali lipat, maka di harapkan mampu mendorong perekonomian negeri.

Pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang menjadi tantangan bagi perekonomian indonesia.

Hal ini dikarenakan  Sedikitnya Rp76,6 triliun diperlukan dalam persiapan pelaksanaan pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2024 mendatang.

Meskipun dampak pemilu terhadap pertumbuhan masih tidak signifikan, namun diharapkan dari besarnya anggaran yang di keluarkan pada pelaksanaan pemilu 2024 diprediksi cukup mampu memengaruhi perilaku konsumsi dan jumlah uang beredar dalam jangka pendek.

Sehingga pelaksanaan pemilu diprediksi akan terjadi peningkatan konsumsi dan jumlah uang beredar.

Karena adanya biaya politik yang harus dikeluarkan calon legislator, calon presiden dan juga partai politik dalam berkontestasi di pemilu tersebut. 

Selain Dari Honorium juga para pengusaha konveksi dan Percetakan merasakan dampak yang signifikan dari penjualan alat peraga kampanye.

Pada Pemilu 2024 dapat dipastikan berdampak  sangat besar dibandingkan dengan Pemilu 2014 dan 2019. Karena ketika berbicara pada Pemilu 2024, melakasanakan Pemilu serentak. Meliputi pemilihan Presiden, DPR, Gubernur, dan Walikota secara bersamaan.

Kemudian juga berdampak signifikan pada pendapatan para pedagang kecil seperti pedagang kaki lima saat pesta demokrasi berlangsung.